Penulis: Taufiq Adiyanto dan Putra Perdana
Kondisi Perekonomian Provinsi
Secara umum, kondisi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2016 – 2018 mengalami fluktuasi, di mana pada Triwulan II 2018 mencatat pertumbuhan tertinggi selama 4 tahun terakhir, yaitu sebesar 5,90% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,38% (yoy) maupun periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 5,21% (yoy) (Bank Indonesia 2018). Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB DIY tahun 2017 mencapai 92,3 triliun rupiah, naik dari 87,69 triliun pada tahun 2016 (Badan Pusat Statistik 2018).
Selama 5 tahun terakhir, struktur perekonomian DIY didominasi oleh 3 (tiga) sektor yaitu Industri Pengolahan (13,2 %, menurun dari tahun 2013 dengan proporsi 13,62 %); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10,32 %, naik dari tahun 2013 dengan proporsi 9,75); dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (10,01%, turun dari tahun 2013 dengan proporsi 11,13 %) (Badan Pusat Statistik 2018).
Pada kuartal I tahun 2016, nilai ekspor nonmigas sebesar 79,98 juta USD. Pada kuartal ke IV tahun 2017, nilai ekspor nonmigas mencapai 106,03 juta USD. Selama tahun 2017, komoditas yang menjadi primadona ekspor adalah pakaian jadi bukan rajutan (136,7 juta USD) menyumbang sekitar 34,96 % dari total ekspor (Badan Pusat Statistik 2018). Sedangkan untuk impor, nilai impor DIY pada tahun 2016 adalah sebesar 6,20 juta USD dan 7,75 juta USD pada tahun 2017. Kain tenunan khusus menjadi komoditas impor utama DIY senilai 1,7 juta USD. Nilai tersebut setara dengan 21,64 % dari keseluruhan nilai impor (Badan Pusat Statistik 2018).
Perkembangan investasi di DIY dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan positif baik dalam Penanaman Modal Asing (PMA) maupun dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Tahun 2017 secara kumulatif total investasi tumbuh sebesar 6,42%. Total investasi di DIY sampai dengan tahun 2017 sebesar 12,8 triliun rupiah yang terdiri dari PMDN sebesar 4,8 triliun rupiah dan PMA sebesar 8,03 triliun rupiah. Investasi paling banyak ditanamkan pada sektor tersier (sebesar 8,4 triliun rupiah), diikuti sektor sekunder (sebesar 3,6 triliun rupiah) dan sektor primer sebesar 703 miliar rupiah (BKPM DIY 2017).
Kondisi Perkembangan Sosial
Tren peningkatan kinerja perekonomian DIY yang masih terus berlanjut turut berdampak terhadap perbaikan indikator kemiskinan di DIY. Pada Maret 2018, jumlah orang miskin di DIY tercatat sebanyak 460,10 ribu orang (12,13 %), atau terkoreksi sebesar -5,82% (yoy). Angka tersebut masih di atas atas angka nasional sebesar 9,82 % (Bank Indonesia 2018).
Dilihat dari indikator yang lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY secara umum mengalami peningkatan. Dari tahun 2014 hingga 2017, berturut-turut IPM DIY tercatat sebesar 76,81; 77,59; 78,38 dan 78,89. Kota Yogyakarta masih memegang nilai IPM tertinggi di DIY dan Kabupaten Gunung Kidul tercatat sebagai pemegang nilai IPM terendah di DIY (Badan Pusat Statistik 2018).
Berkenaan dengan gejolak horizontal di DIY, ada beberapa kejadian yang terjadi. Salah satunya adalah terkait pembangunan proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA). Beberapa kali insiden bahkan kekerasan antara aparat keamanan dan warga penolak bandara terjadi bahkan hingga penangkapan aktivis. Kisruh ini terjadi akibat tiga faktor utama, yaitu (Pamungkas dan Bayu 2017) pertama adalah persoalan tanah atau agraria, kedua soal timpangnya kekuasaan dalam desentralisasi pemerintahan, ketiga, hadirnya investor asing.
Kebijakan Pemerintah Provinsi
Perkembangan terbaru kebijakan pemerintah provinsi cukup dinamis. Pada akhir 2017, Peraturan Daerah (Perda) DIY No. 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil telah diundangkan. Perda ini dibuat didasari karena pelaku usaha tersebut memiliki peran yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang lebih menguntungkan dan meningkatkan keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan, Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan juga telah diundangkan.
Pada tahun 2018 mulai diinisiasi Rancangan Perda (Raperda) tentang Energi Terbarukan. Raperda ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi perorangan dan badan usaha yang mengadakan atau mengusahakan teknologi energi alternatif. Agus Setiawan, Akademisi UGM, menanggapi positif inisiatif ini karena potensi energi terbarukan di DIY masih sangat besar misalnya dalam penerapan sel surya di setiap rumah (Gatra 2018).
Beberapa proyek juga sedang dibangun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah DIY. Pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulon Progo dan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang melewati DIY masih terus berlanjut. Selain itu, sebagai bagian dari proyek strategis nasional, Proyek Jalan Tol Surakarta – Yogyakarta – Kulonprogo juga sudah disetujui oleh Gubernur DIY (Tempo 2018).
Situasi Politik Setempat
Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, DIY mempunyai keistimewaan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui penetapan oleh DPRD setiap 5 tahun terhadap Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur. Pada Agustus 2017, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Adipati Paku Alam kembali ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2017-2022 (Kompas 2017).
Pada tahun 2018 tidak ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sedangkan di 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta serta Hasto Wardoyo dan Sutedjo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo. Pilkada di Kota Yogyakarta dimenangkan dengan selisih suara tipis yaitu 0.6 persen, sedangkan Pilkada di Kabupaten Kulon Progo dimenangkan dengan selisih yang signifikan yaitu 71.24 persen (KPU DIY 2017). Isu yang muncul di Pilkada 2017 ialah intoleransi yang meningkat sejak 2012 (Tempo 2016) dan khusus untuk Kulon Progo, isu mengenai pembangunan bandara NYIA masih berkembang di Kabupaten Kulon Progo (CNN Indonesia 2017). Pembangunan bandara NYIA memang akan mendorong berkembangnya sektor pariwisata, perdagangan, dan menciptakan lapangan kerja di Kabupaten Kulon Progo, tetapi pemerintah juga menghadapi dampak pembangunan terhadap masyarakat dan lingkungan.
Gambaran situasi politik di Yogyakarta juga dapat dilihat di DPRD DIY. Berdasarkan pemilihan anggota DPRD tahun 2014, DPRD DIY terdiri dari tujuh partai dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai dengan kursi terbanyak yaitu 14 kursi (25,45 persen) selanjutnya di duduki oleh Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional dengan masing-masing mendapat 8 kursi (14, 54 persen) (DPRD DIY 2014). Walaupun PDIP mendominasi kursi di DPRD, namun demikian, tidak ada friksi politik yang signifikan karena tidak ada partai yang mengambil sikap sebagai oposisi.
Referensi
Badan Pusat Statistik. 2018. Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
—. 2018. Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
—. 2018. Statistik Ekspor dan Impor Daerah Istimewa Yogyakarta 2017. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bank Indonesia. 2018. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
BKPM DIY. 2017. Grafik Statistik. Diakses 2 Oktober 2018. http://jogjainvest.jogjaprov.go.id/grafik-statistik.html.
CNN Indonesia. 2017. Pembangunan Bandara di Kulon Progo Abaikan Hal Mendasar. 6 Desember. Diakses 1 Oktober 2018. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171206085523-20-260425/pembangunan-bandara-di-kulon-progo-abaikan-hal-mendasar.
DPRD DIY. 2014. Daftar Caleg terpilih DPRD DIY periode 2014 – 2019. 25 April . Diakses 1 Oktober 2018. https://www.dprd-diy.go.id/daftar-caleg-terpilih-dprd-diy-periode-2014-2019/.
Gatra. 2018. Jogja Susun Perda Energi Terbarukan. 23 Maret. Diakses 1 Oktober 2018. https://www.gatra.com/rubrik/nasional/314094-Jogja-Susun-Perda-Energi-Terbarukan.
Kompas. 2017. Sultan HB X Ditetapkan Kembali sebagai Gubernur DIY. 3 Agustus. Diakses 1 Oktober 2018. https://regional.kompas.com/read/2017/08/03/13444271/sultan-hb-x-ditetapkan-kembali-sebagai-gubernur-diy.
KPU DIY. 2017. Hasil Pilkada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo 2017. 28 FebruarI. Diakses 1 Oktober 2018. http://diy.kpu.go.id/web/2017/02/28/hasil-pilkada-kota-yogyakarta-dan-kabupaten-kulon-progo-2017/.
Pamungkas, Sri Bintang, dan Anggalih Bayu. 2017. nekropolis. 27 Desember. Diakses 3 Oktober 2018. https://medium.com/nekropolis/prahara-mega-proyek-pembangunan-bandara-kulon-progo-273274ccc601.
Pemprov DIY. 2018. Hari Anak 2018: Pemda DIY dan Gubernur DIY Dianugerahi Penghargaan Tingkat Nasional. 23 Juli. Diakses 1 Oktober 2018. https://jogjaprov.go.id/berita/detail/hari-anak-2018-pemda-diy-dan-gubernur-diy-dianugerahi-penghargaan-tingkat-nasional.
Tempo. 2016. 2 Calon Wali Kota Komentari Isu Toleransi di Yogyakarta. 6 November. Diakses 1 Oktober 2018. https://pilkada.tempo.co/read/818112/2-calon-wali-kota-komentari-isu-toleransi-di-yogyakarta/full&view=ok.
—. 2018. Sri Sultan HB X Sepakati Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo. 25 Juni. Diakses Oktober 1, 2018. https://bisnis.tempo.co/read/1100702/sri-sultan-hb-x-sepakati-pembangunan-jalan-tol-yogyakarta-solo/full&view=ok.
Adiyanto's Blog 