Pungutan Liar oleh Pegawai Negeri yang Menjadi Panitia Prona

Ada pertanyaan dari kawan, Sekretaris desa A jadi panitia pengurusan sertifikat tanah (prona) di Desa B dan trbukti melakukan pungli. Nah, dy kan korupsi di luar kewenangan daerah dia menjabat. Apakah sekdes tadi tetap dikategorikan sebagai PNS dlm kasus tersebut? Kalo analisany dgn uu kepegawaian, uu tipikor gimana?

Jawaban seadanya dari saya berikut ini:

Istilah Pegawai Negeri dalam Undang-Undang Kepegawaian dan Undang-Undang PTPK  sedikit berbeda, Undang-Undang PTPK menggunakan definisi yang lebih luas dari pada sekedar Undang-Undang Kepegawaian. UU PTPK tidak hanya mengacu pada UU Kepegawaian tapi juga KUHP dan peraturan Per UU lainnya misalnya UU tentang Keuangan Negara.

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU PTPK:

Pegawai Negeri adalah meliputi:

  1. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
  2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  5. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Gampangnya, kalo dia menerima gaji dari keuangan daerah maka sudah dianggap sebagai subjek hukum “pegawai negeri”. Maka Sekdes merupakan bagian dari pegawai negeri yang dimaksud UU 31/99 jo. UU 20/2001.

Pungutan liar atau disebut juga pemerasan dapat dikenakan Pasal 12 huruf e yg berbunyi:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Pasal-pasal di atas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

  1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
  2. yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
  3. secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;
  4. memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Sayangnya pertanyaan tersebut belum dijelaskan dasar bertindak apa Sekdes yang menjadi panitia prona. Apabila menyinggung pertanyaan di atas, kemungkinan yang diperdebatkan adalah mengenai Sekdes yang bertindak diluar daerahnya. Kita akan bicara pada unsur nomor 3 yakni pada unsur “secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya”. Sebetulnya pada unsur ke 3 tersebut UU PTPK menentukan secara alternatif mengenai perbuatannya. UU PTPK menggunakan rumusan yang sangat luas dan sempit sekaligus. Apakah perbuatan itu melawan hukum? à rumusan ini dapat dikenakan kepada siapapun pegawai negerinya (luas). Atau apakah menyalahgunakan kekuasaannya? Hanya yang punya kekuasaan saja (sempit). Menyalahgunakan kekuasaan sama artinya dengan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dimilikinya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Perlu diteliti lagi apakah Sekdes tersebut punya kewenangan bertindak sebagai panitia prona.

Menurut hemat saya, sekdes tersebut tetap dapat dikenakan pasal 12 huruf e UU PTPK. Kalo dia punya kekuasaan tentu dia dikategorikan “menyalahgunakan kekuasaanya” tapi kalo dia tidak punya kekuasaan maka jelas perbuatannya dikenai definisi yang lebih luas saja yaitu “perbuatan melawan hukum”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s