Prospek Arbitrase Indonesia

Dalam Undang-Undang Arbitrase dijelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.[1] Saat ini arbitrase memang bukan hal yang baru di Indonesia. Arbitrase bahkan sudah menjadi standar yang berlaku dalam penyelesaian sengketa bisnis. Globalisasi dan pertumbuhan perdagangan internasional sangat berpangaruh pada meningkatnya jumlah kasus arbitrase internasional secara pesat. Indonesia maupun pihak-pihak dari Indonesia juga acap kali menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase. Beberapa contoh kasusnya adalah Sengketa terkait Bank Century dimana dua pemegang sahamnya menggugat Pemerintah Indonesia yang diselesaikan melalui ICSID, Singapura dan Sengketa antara Newmont melawan Pemerintah Indoesia yang diselesaikan di ICSID, Washington DC.

Ke depan Indonesia akan mendapat tantangan yang lebih besar lagi dengan adanya pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia akan semakin masuk dalam pusaran ekonomi regional yang menjadi pasar tunggal dan dipastikan akan berimbas pada meningkatnya volume perdagangan antar negara di kawasan ASEAN. Pemberlakukan MEA memang bisa berakibat positif pada perekonomian. Tapi di sisi hukum, hal itu berpotensi meningkatkan perselisihan dagang antar pelaku bisnis dari negara berbeda, termasuk dari Indonesia. Pelaku bisnis dari Indonesia akan semakin banyak yang menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka.

Sayangnya dalam merespon kondisi di atas, penyelenggaraan arbitrase di Indonesia masih perlu banyak dibenahi, baik dalam skala nasional ataupun internasional. Dalam skala internasional, masalah utama yang sering dipersoalkan adalah mengenai eksekusi putusan arbitrase asing (internasional) di Indonesia. Sedangkan dalam ruang lingkup nasional, permasalahan yang kerap muncul adalah komplain atas kemampuan arbiter dalam menjalankan praktek arbitrase oleh para pihak yang bersengketa. Lemahnya sumber daya manusia yang ada yang bersumber dari kurangnya keterampilan dan pengetahuan dari seorang arbiter dapat berakibat fatal pada penundaan atau bahkan tidak dilaksanakannya putusan arbitrase.

Dengan melihat permasalahan di atas, Indonesia butuh sumber daya manusia yang mampu menyelesaikan sengketa bisnis melalui arbitrase. Para pelaku bisnis memerlukan penyelesaian sengketa yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase di dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.

[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s