Menyoal Sifat Final dan Mengikat Putusan Arbitrase dalam Praktek di Indonesia

Keberadaan lembaga arbitrase yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang  arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) sudah lama menjadi perhatian kaum praktisi dan akademisi di bidang hukum bisnis. Beberapa hal dari undang-undang ini diyakini menimbulkan ketidakpastian dalam tataran praktek yang jauh dari cita-cita awalnya yaitu segera memberi kepastian pada para pihak yang berperkara. Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam tulisan ini adalah sifat putusan arbitrase. Dalam UU Arbitrase jelas memberi keistimewaan kepada Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) melalui putusannya telah mempunyai kekuatan hukum final, tetap dan mengikat (vide Pasal 60 UU Arbitrase). Tidak bisa diajukan upaya hukum lagi. Namun dalam praktek tetap saja ada yang mengajukan upaya hukum dan yang lebih mengejutkan hal itu diterima oleh pengadilan walaupun dengan alasan yang bisa dibilang mengada-ada dan dibuat-buat.

Sesuai UU Arbitrase, para pihak yang ingin perkaranya ditangani oleh majelis arbitrase harus secara tegas merumuskan dalam perjanjian untuk memilih forum arbitrase sebagai, baik itu sebelum terjadi sengeketa maupun setelah adanya sengketa. Bila sudah diikatkan dalam perjanjian Pengadilan Negeri sudah kehilangan kompetensinya dalam menangani perkara tersebuat. Secara tegas telah dinyatakan pada bunyi Pasal 3 UU Arbitrase, yaitu “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat di dalam perjanjian arbitrase”. Kalau dari institusi peradilan umum konsekwen dengan apa yang sudah diatur oleh undang-undang tentu pengadilan negeri harus menolak pengajuan perkara yang diikat dengan klausul perjanjian arbitrase. Hanya berdasar hal-hal yang diperkenankan oleh UU Arbitrase, peradilan umum dapat menganinya.

Putusan merupakan proses terpenting dalam mekanisme penyelesaian perkara. Apabila putusan tersebut malah tidak menjamin keadilan kepada pihak yang seharusnya mendapatkannya, kemana lagi pencari keadilan akan pergi. Dalam putusan arbitrase yang sudah bersifat final dan mengikat ada syarat-syarat ketat yang harus dilalui bila ingin membatalkannya. Jelas ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang  arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Serta Penjelasan Umum atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Alinea ke 18, yang menyatakan:

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

  1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
  3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Bahwa selanjutnya pada bagian “Penjelasan” atau Pasal 70 UU Arbitrase dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Bahwa dengan berdasarkan bunyi ketentuan yang terdapat pada Pasal 70 UU Arbitrase beserta penjelasannya, dapat disimpulkan secara tegas, bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrasi sebagaimana diatur di dalam UU Arbitrase Pasal 70 tersebut (adanya pemalsuan dokumen, penyembunyian dokumen, adanya tipu muslihat), adalah bersyarat, adalah bersyarat, dimana alasan-alasan hukum tersebut mutlak harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan. Yang mana selanjutnya Putusan Pengadilan tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan tersebut.

Dalam praktek peradilan, berbagai celah seringkali digunakan para pihak untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, sekalipun itu melakukan “terobosan” terhadap penafsiran UU Arbitrase. Agar perkara yang sudah diputus BANI dapat diajukan ke PN, pihak-pihak seringkali menggunakan penafsiran tersendiri dalam UU Arbitrase tersebut. Frase “antara lain” yang terdapat pada Penjelasan Umum atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alinea ke 18 dapat diartikan bahwa alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang a quo tidaklah bersifat limitative akan tetapi bersifat eksensif atau dapat diperluas;

Pihak yang mengajukan perkaranya ke PN beranggapan alasan-alasan yang termuat dalam ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tidaklah bersifat limitative dan dapat diperluas, telah diakui dan menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagaimana termaktub dalam Putusan MARI Nomor 03/ Arb.Btl/2005, tanggal 17 Mei 2006. Dalam Yurisprudensi a quo (Putusan a quo halaman 20) dinyatakan dengan tegas sebagai berikut: “Bahwa kata -antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999″;

Di sisi lain, adapula yurisprudensi yang mengatakan bahwa tidak ada penafsiran lain pada pasal 70 UU ini. Hal tersebut turut ditegaskan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 317 K/Pdt/1984, antara lain:

  1. Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalahbersifat absolute, atas alasan, dengan adanya kalusul arbitrase, secara totallingkungan peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yangtimbul dari perjanjian;
  2. Sehubungan dengan itu, sekirannya pihak tergugat tidak mengajukaneksepsi, hakim secara ex-officio, mesti menyatakan dirinya tidakberwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s