KPK-POLRI SALING SERANG, RAKYAT BERANG, KORUPTOR PUN GIRANG*

Masih lekat di ingatan kita peristiwa beberapa waktu yang lalu ketika dua institusi yang notabene bertugas menegakan hukum malah terlibat perseteruan dalam kasus yang sama. Dalam kasus tersebut antara KPK dan Polri masing-masing merasa lebih berhak mengenai penanganan kasus dugaan korupsi simulator SIM yang melibatkan petinggi di tubuh Polri. Hal ini tentu membuka mata publik betapa kedewasaan institusi penegak hukum kini semakin mengkhawatirkan, tidak pula bagi institusinya sendiri tetapi juga bagi rakyat Indonesia. Lagu lama persaingan kedua institusi ini pun diputar kembali setelah redupnya isu cicak versus buaya jilid satu.

Kekisruhan ini terjadi bermula pada 27 Juli 2012, ketika KPK menetapkan mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo, Brigjen Pol Didik Purnomo (mantan Wakil Kepala Korlantas), Direktur Utama PT CMMA Budi Susanto sebagai perusahaan pemenang tender pengadaan simulator dan Sukotjo S Bambang selaku Direktur PT ITI yang menjadi perusahaan subkontraktor dari PT CMMA. Sedangkan pada 1 Agustus 2012, Bareskrim Polri juga menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut, tiga di antaranya sama dengan tersangka versi KPK yaitu Didik, Budi dan Sukotjo sedangkan dua tersangka lain adalah AKBP Teddy Rusmawan selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Simulator dan Komisaris Polisi Legimo sebagai Bendahara Korlantas.[1]

Adanya dualisme dalam penanganan perkara inilah yang berujung pada konflik antar lembaga. Banyak pihak tentunya menyayangkan hal ini terjadi ditengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi di bumi pertiwi. Sebagian besar masyarakat tentu menaruh kecurigaan kepada para koruptor sebagai dalangnya, para koruptor pastilah merasa terusik dengan aksi-aksi pemberantas korupsi lantas mereka membuat skenario untuk mengadu domba dua institusi ini. Mengutip istilah dari Taufiqurachman Ruki, corruptors fight back, serangan balik dari para koruptor yang sekarang tampak menjadi usaha nyata untuk menghambat pemberantasan korupsi khususnya pelemahan terhadap KPK. Dengan konflik ini jelas hanya satu pihak yang diuntungkan yakni Koruptor.

Eksistensi KPK

Melihat kinerja selama ini, nyata bahwa KPK berhasil menyeret para pejabat, penegak hukum maupun pengusaha ke dalam bui karena terbukti melakukan korupsi. Tentunya ini menjawab pertanyaan tentang hal ikhwal pembentukan KPK pada Desember 2003 silam. Alasan pendirian KPK adalah lebih karena kerja aparat penegak hukum konvensional tidak maksimal. KPK diharapkan menjadi trigger mechanism yakni KPK harus mampu mendorong aparat penegak hukum yang selama ini belum berfungsi secara efektif, dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.[2] Terbukti selama berkiprah, KPK bersama Pengadilan Tipikor menjadi tandem dalam menjebloskan para koruptor ke bui. KPK dapat menggantikan peran aparat kepolisian dan kejaksaan dalam bidang pemberantasan korupsi.

Tetapi sayangnya tak hanya jalan lurus yang dilalui, KPK ternyata dalam perjalanan melaksanakan fungsinya sebagai pemberantas korupsi seringkali menemui jalan yang terjal. “Gangguan” terhadap KPK datang silih berganti mulai dari Pengujian UU KPK ke MK, revisi UU KPK oleh DPR, masalah kepemimpinan KPK dan terakhir benturan dengan Polri terus menyertai. Alih-alih menjadi mitra dalam memberantas korupsi, antar lembaga negara justru tampak menempatkan diri sebagai pesaing yang mengganggu kerja KPK.

Semakin diserang, ternyata KPK semakin mendapat simpati dari rakyat Indonesia. Melihat hasil jajak pendapat di 12 kota yang dimuat di Harian Kompas dapat kita simpulkan terkait pandangan rakyat terhadap institusi superbodi ini. Ada sebesar 71,7 persen responden dari jajak pendapat memberi penilaian positif terhadap KPK. Dengan kata lain, negara ini masih membutuhkan institusi sekelas KPK.

Dukungan kepada KPK

Bagi rakyat Indonesia keberadaan KPK saat ini ibarat secercah harapan dalam penegakan hukum terutama terhadap kejahatan korupsi. Korupsi yang menyebabkan krisis multidimensi, menggerogoti seluruh sendi kehidupan negara menimbulkan kebencian yang mendalam dari rakyat Indonesia. Dengan adanya perseteruan ini tentu menciderai ekspektasi rakyat akan hadirnya kesejahteraan dan keadilan lewat penegakan hukum yang sebenar-benarnya.

Seharusnya dari awal konflik ini bisa dicegah jika saja Polri secara legowo mau menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi yang membelit institusinya kepada KPK. Tak dipungkiri memang semangat I’esprit de corps, membela korps sendiri dengan menutup-nutupi keburukan,masih mengakar kuat ditubuh Polri. Pasal 8 ayat (2) UU KPK, telah secara gamblang menjelaskan bahwa KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Demikian pula, Pasal 50 ayat (3)-nya, menyebutkan dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan, kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Lalu ayat (4)-nya secara tegas menentukan, dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.[3]

Lalu pada akhirnya setelah pidato dari Presiden, Polri baru tergerak untuk menyerahkan kasus penanganan kasus kepada KPK. Seperti yang diungkapkan Brigjen Pol Boy Rafli Amar bahwa Polri akan menyampaikan kepada KPK bahwa Kepolisian tidak lagi melakukan penyidikan, penanganan sepenuhnya dilimpahkan ke KPK.[4] Tinggal kita tunggu dan awasi bagaimana kelanjutan kasus ini ke depan.

Melihat kebutuhan penegakan hukum dan manfaat kiprah KPK. Institusi ini harus terus didukung oleh segenap lapisan masyarakat. Siapa saja Pro Pelemahan KPK = Pro Koruptor.

*oleh  Taufiq Adiyanto, Mahasiswa Fakultas Hukum UGM


[2] Lihat konsideran menimbang point b UU KPK

[3] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s