Menyoal Kampanye Biaya Tinggi

Semakin kuat posisi wewenang seseorang akan semakin cenderung pula melakukan tindakan otoriter, sewenang-wenang dan korupsi. Hal ini senada dengan apa yang setiap hari kita lihat di berbagai media baik cetak maupun elektronik dewasa ini, masyarakat dihadapkan dengan tingkah polah para pemimpin negara yang tidak bisa dibilang bersih. Para pemimpin tingkat pusat maupun daerah yang seharusnya melayani dan mengayomi rakyat cenderung bertindak sebaliknya.Perjalanan bangsa ini memang sudah terhitung lama, namun setelah lebih dari separuh abad Indonesia merdeka keadaan secara umum tidak banyak berubah.Waktu-waktu yang dilalui negara ini tak ubahnya hanya metamorfosa dari era kolonialisme menjadi neokolonialisme dimana para pejabat di negeri ini kian lihai dan gemar berbuat kejahatan untuk mengeruk uang negara.1

Desentralisasi Korupsi dari Pusat ke Daerah

Sejak diterapkan UU tentang Pemerintah Daerah terjadi desentralisasi besar-besaran terhadap kewenangan pemerintah pusat melalui otonomi daerah. Memang banyak tujuan positif yang dapat kita petik dari otonomi daerah ini, namun turut pula menimbulkan banyak ekses negatif terhadap daerah itu sendiri, malah menimbulkan berbagai penyimpangan kekuasaan di daerah yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Program desentralisasi jelas membuktikan bahwa dalam otonomi daerah tidak hanya kekuasaan yang terdesentralisasi, tetapi juga korupsi. Seperti baru-baru ini Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek bahkan mengungkapkan bahwa sebanyak 173 kepala daerah di Indonesia, terbelit kasus hukum, khususnya korupsi. Ini merupakan data sejak 2004 hingga 2012 ini. Dari jumlah itu sekitar 70 persen di antaranya yang telah diputus pengadilan dan sudah harus diberhentikan.2Sehingga penulis berkesimpulan bahwa perjalanan negeri ini belum menunjukan perkembangan yang signifikan bagi pemenuhan harapan masyarakat akan pemberantasan korupsi.

Sistem Pilkada Yang Memicu Korupsi

Setelah beberapa kali mengalami perubahan sistem, pada akhirnya pemilihan calon kepala daerah dilakukan melalui mekanisme Pilkada langsung. Dalam pesta rakyat level daerah ini dibuka partisipasi politik rakyat sebesar-besarnya dalam menentukan pemimpinnya di daerah. Lalu menjadi menarik untuk kita amati perjalanan pasangan calon hingga menjadi pemimpin daerah terpilih yang harus melalui berbagai sistem seleksi bertingkat, mulai dari seleksi pada tingkat sistem politik, seleksi tingkat partai politik, seleksi administratif dan akhirnya seleksi hati nurani rakyat yang merupakan inti seleksi dalam sistem seleksi pilkada.3Keberhasilan pengembangan demokrasi dalam pilkada langsung tergantung pada bekerjanya sistem-sistem seleksi tersebut diatas yang dilakukan secara profesional dan akuntabel. Namun, alur panjang yang harus dilalui calon dalam mencapai singgasana daerah tersebut ternyata memerlukan modal atau biasa disebut ongkos politik yang sangat besar.

Biaya politik (cost politic) yang biasa digunakan oleh masing-masing calon misalnya, untuk biaya sang calon mengadakan pertemuan dengan tamu dan para pendukungnya, biaya untuk merawat konstituen atau bila si calon datang ke suatu tempat untuk berkampanye untuk kemenangannya dapat dikatakan ini adalah biaya atau ongkos politik. Lebih jauh menurut Teten Masduki (2004), politik uang merupakan fenomena baru yang muncul dalam dua kali pemilu terakhir. Dalam pemilu-pemilu pada era Orde Baru, tindak korupsi dalam pemilu lebih didominasi oleh manipulasi perhitungan suara dan pemilih, yang dilakukan oleh panitia pemilih dan birokrasi pemerintah.4

Dalam praktiknya, sumbangan-sumbangan uang yang tak wajar sangat sulit dilacak di tengah sistem pencatatan transaksi keuangan dan perpajakan yang juga tidak mendukung di Indonesia dewasa ini. Adanya politik balas budi yang sifatnya transaksional antara pejabat dan pengusaha atau politikus lain dapat mengakibatkan sebagian kebijakan pejabat menjadi tersandera kepentingan sejumah elit karena sangat berkepentingan pada kelancaran usaha dan/atau kebijakan yang dilakukannya untuk menentukan arah pemerintahan. Para “investor politik” ini menjadi semakin leluasa dan ke depan dapat mengancam asas-asas kebijakan publik yang baik.

Realitas itu tergambar cukup jelas dalam kasus yang baru-baru ini terungkap dan ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus dimaksud tak lain adalah penangkapan Bupati Buol Amran Batalipu terkait dugaan suap dari pengusaha Jakarta, Hartati Murdaya Poo, saat momentum Pilkada Kabupaten Buol. Dalam proses penanganan kasus tersebut diungkapkan bahwa suap tersebut lebih ditujukan sebagai biaya untuk memenangkan Amran, termasuk untuk membayar konsultan politiknya, Saiful Mujani dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) senilai Rp 300 juta.5

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan kandidat kepala daerah dapat memperoleh modal kampanye dari empat sumber, yaitu diri mereka sendiri, partai politik, perseorangan, dan badan hukum swasta. Namun, agar persaingan bisa lebih adil, pemerintah membatasi sumbangan untuk perseorangan tidak melebihi Rp 50 juta dan badan hukum swasta Rp 350 juta. Selain itu, pasangan kandidat kepala daerah wajib melaporkan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau Provinsi dan lembaga tersebut akan mempublikasikan kepada publik.6Persoalan biaya politik dalam pilkada memang menjadi permasalahan klasik dalam penyelenggaraan setiap periodenya.

Laporan dana kampanye yang ada pun tidak dapat menggambarkan modal pemenangan yang sesungguhnya. Sebab, kandidat umumnya akan memanipulasi laporan. Jumlah dana yang dicatat jauh lebih kecil dibanding yang berhasil mereka kumpulkan. Sebagai contoh, dalam pilkada Kabupaten Pandeglang 2010, pasangan pemenang dalam laporan dana kampanye mengaku hanya menghabiskan modal Rp 500 juta.7

Lebih lanjut, tidak adanya pembatasan jumlah maksimum pengeluaran dana kampanye oleh calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah, akan memberi keuntungan sendiri bagi pasangan calon yang didukung sumber pendanaan yang kuat. Prinsip persaingan politik yang setara (political equality), yang sejatinya penting dalam demokrasi akan terpinggirkan. Kemudian, tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai bagaimana uang dikumpulkan dan dibelanjakan untuk kepentingan pemenangan pemilu dapat menyebabkan persaingan tidak sehat antar berbagai kepentingan politik maupun ekonomi.

Upaya Pencegahan Korupsi

Agenda pemberantasan korupsi hingga kini masih menjadi isu utama dalam pemerintahan baik pusat hingga daerah. Kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum haruslah diimbangi juga dengan upaya preventif yang baik, kalau tidak akan sama saja ibarat menggarami lautan, koruptor-koruptor baru akan muncul terus dan akhirnya rakyatlah yang semakin disengsarakan. Selain harapan adanya perubahan pada moral para pengemban amanah (pemimpin daerah) mengelola negara ini agar semakin berintegritas, diwajibkan pula mengikhtiarkan adanya sistem yang baik dan dapat meminimalisir celah-celah untuk melakukan tindakan koruptif oleh semua pihak, khususnya dalam penulisan kali ini adalah proses Pilkada yang bersih.

Kepala Daerah kabupaten/kota sebagai ujung tombak pengelolaan daerah menjadi sangat urgen dan menjadi fokus pembersihan terlebih dahulu (bottom up). Maka dari itu hemat penulis, bahwa upaya pemberantasan korupsi di daerah bisa dimulai dari pilkada yang bersih, lebih khusus lagi melalui proses kampanye yang jujur, adil dan akuntabel.

Secara rinci, dalam tulisan ini penulis memberi pemikiran dalam pendanaan kampanye, bahwa dalam rangka mempersempit celah dalam kooptasi kekuasaan dan tindakan koruptif, dana kampanye dapat diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan beberapa mekanisme kampanyenya menggunakan “sistem kesempatan” yakni setiap calon diberikan kesempatan yang sama dalam tatap muka dan dialog, tampil melalui media cetak dan media elektronik, tampil di media radio dan/atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, debat publik/debat terbuka antar calon, kegiatan lain yang difasilitasi secara penuh oleh KPUD dan seluruh dananya diambilkan dari APBD.

Setiap calon yang lolos sampai administratif nantinya akan mendapat suntikan dana kampanye dari APBD yang jumlahnya sama, sehingga prinsip persaingan politik yang setara dapat berjalan dan mempermudah pengawasan terhadap dana kampanye yang digunakan oleh kandidat kepala daerah. Jumlah dana yang dikucurkan ke setiap calon menyesuaikan kebutuhan dari daerah agar ada proporsionalitas dalam APBD. Memang pada perkembangan jangka pendek nantinya akan membebani APBD pada masing-masing daerah namun bila kita membuka pikiran dengan melihat jangka panjangnya, hal ini akan turut memperbanyak Kas APBD karena dana-dana yang masuk yang sejatinya menjadi bagian dari APBD tidak jadi dikorupsi oleh Kepala Daerah yang koruptif beserta kroni-kroninya. APBD yang dalam beberapa kasus digunakan untuk modal pemenangan pasangan calon terutama incumbent, money politik dapat diminimalisir.

Pemimpin Derah yang Berwibawa

Harapan lain dari adanya pendanaan kampanye lewat APBD ini adalah munculnya calon alternatif dan independen dalam pilkada yang sebelumnya tidak pernah ada. Tidak berjalannya regenerasi kepala daerah hingga kini ditengarai karena minimnya pendanaan dan kurangnya dukungan partai. Sehingga dengan upaya ini sekaligus mengembangkan iklim demokrasi di daerah nantinya dipastikan akan berekses positif terhadap kepemimpinan nasional. Stok pemimpin baru akan terus hadir dalam kancah demokrasi dan itu dimulai dari daerah.

Akhir kata, kita butuh pemimpin yang berkarakter seperti Mahatma Gandhi, Nelson Mandela atau Fidel Castro.Mereka konsisten dalam memimpin untuk terus dalam bingkai visi perjuangan, dengan memberikan dirinya sebagai martir, bukan sekedar retorika, tetapi contoh nyata kepada rakyatnya. Mereka tidak berambisi menyenangkan semua orang, karena prinsip hidup kadang kala bertentangan dengan populisme, orang kebanyakan. Dan sosok seperti itu tidak lahir dari sosok yang berharta karena koneksi atau kekuasaan, bukan pula yang berkuasa karena koneksi dengan pengusaha, bukan pejabat yang memanfaatkan fasilitas negara untuk mencari popularitas dan melanggengkan kekuasaan. Pemimpin seperti itu dibentuk oleh alam, dibesarkan oleh tantangan, disetting oleh konstruksi kebudayaan masyarakat yang menghargai kepemimpinan seperti itu; negarawan, humanis dan demokratis.

Referensi:

1Revrison Baswir dalam diskusi publik bertema Pemberantasan Korupsi di PP Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2011.

 2http://indonesia.ucanews.com/2012/04/16/ 173-kepala-daerah-tersandung-kasus-korupsi / diakses tanggal 2 Agustus 2012, pukul 13.00 WIB.

 3 Joko Prihatmoko, 2008,Mendemokratiskan Pemilu,Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 173.

 4Maulana Janah, Politik Uang Dalam Pilkada,http://www.kammi.or.id diakses 1 September2012 pukul 13.30 WIB.

 5Apung Widadi, Opini: Suap Jelang Pilkada, Harian KOMPAS, 26 Juli 2012.

 6 Pasal 83 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

 7Ade Irawan, Kolom: Korupsi Pemilihan Kepala Daerah, TEMPO.CO, diakses 11 Mei 2012 pukul 16.00 WIB.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s