Peranmu dimana?

Dalam Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya setiap kebijakan dalam penyelenggaraan negara ini harus didasarkan atas hukum yang berlaku. Sehingga dibentuklah berbagai lembaga sebagai fondasi negara hukum itu sendiri. Tak ubahnya seperti negara lain di dunia, negara Indonesia pun membentuk berbagai lembaga pemerintahan sebagai sarana pelaksana pemerintahan. Pemerintahan yang ada di sebuah negara terbagi menjadi (i) fungsi legislasi dan regulasi, (ii) fungsi eksekutif dan administratif, serta (iii) fungsi yudikatif atau judisial.[1] Organ legislatif adalah lembaga parlemen, organ eksekutif adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan organ judikatif adalah birokrasi aparatur penegakan hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kesemua itu dihubungkan dengan hirarkinya masing-masing mulai dari organ tertinggi sampai terendah, yaitu yang terkait dengan aparatur tingkat pusat, aparatur tingkat provinsi, dan aparatur tingkat kabupaten/kota.

Akhir-akhir ini dari beberapa fungsi yang ada, lembaga yudikatif mempunyai porsi yang lebih besar dalam menyedot perhatian publik. Dari berbagai media yang ada secara kasat mata bisa diamati, dalam aspek penegakan hukumlah yang sedang menjadi bulan-bulanan media dimana didalamnya melibatkan polisi, jaksa, hakim dan pengacara.

Telah menjadi pendapat umum mengenai kendornya “simpul-simpul moral” penegak hukum kita yang seringkali dipandang sebagai sumber kekisruhan moral di segala bidang kehidupan masyarakat dan bangsa, mulai dari kasus suap, gratifikasi, mafia peradilan yang merusak sistem kenegaraan di negara ini.

Tidak dapat dielakan, betapa pentingnya peran penegak hukum sebagai “pagar penjaga” yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik di pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat. Karena itulah sepatutnya pula menjadi perhatian oleh mahasiswa muslim hukum dalam berkontribusi memurnikan penegakan hukum agar tercipta adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Mahasiswa hukum sebagai calon penegak hukum masa depan tentu mempunyai peran strategis dalam memperbaiki sistem hukum yang sudah porak poranda kini. Namun, pada kenyataannya ketika mahasiswa ini masuk ke dunia penegakan hukum yang sudah carut marut malah terseret oleh sistem yang ada. Sehingga benih yang bersih pun ketika dicelupkan ke lumpur yang kotor akan ikut kotor. Lalu menjadi hal menarik bagaimana seharusnya mahasiswa hukum muslim mengambil peran dalam kancah sistem hukum negara ini?.


[1] Montesquieu, The Spirit of the laws,  Translated by Thomas Nugent, (London: G. Bell & Sons, Ltd, 1914), Part XI, Chapter 67.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s