Pajak Rokok Sebagai Pengendali Industri Rokok Daerah

Pajak selain sebagai salah satu sumber pendanaan (budgeter) bagi operasional negara juga mempunyai fungsi Mengatur (regularend) yakni sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Dalam kaitannya dengan pajak daerah sebagaimana dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah juga mengatur tentang Pajak Rokok yang dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sebagai alat pengendali terhadapa banyaknya industri rokok yang lebih banyak menimbulkan kerugian.

Keberadaan Pajak Rokok ini tidak terlalu membebani masyarakat karena rokok bukan merupakan barang kebutuhan pokok dan bahkan pada tingkat tertentu konsumsinya perlu dikendalikan. Pengendalian tembakau dalam suatu kalkulasi objektif terbukti tidak merugikan perekonomian negara, namun justru mampu memberikan dampak positif. Peningkatan cukai sebesar 100% meningkatkan output perekonomian sebesar Rp. 335 milyar, pendapatan masyarakat sebesar Rp. 492 milyar dan lapangan pekerjaan sebanyak 281.135 pekerjaan baru. Sementara setiap kenaikan cukai sebesar 10% hanya akan mengurangi konsumsi sebesar 4% di negara maju dan 8% di negara berkembang. Selain itu berkaca pada penerimaan negara dua tahun terakhir tahun 2011 pendapatan negara dari cukai rokok mencapai Rp77 triliun naik dibandingkan 2010 sebesar Rp59,3 triliun. Pendapatan cukai tersebut berasal dari produksi 279,4 miliar batang rokok pada 2011 dan 249,1 miliar batang rokok pada 2010. Menguntungkan.

Dalam pengenaan Pajak Rokok ini pula berimplikasi pada dunia industri rokok sebut saja sebagai perbandingan jumlah pabrik rokok di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekarang hanya tinggal 13 saja. Itu pun sebagian besar produksinya tidak stabil karena umumnya pabrik rokok tersebut merupakan kelas III (kelas kecil). Padahal, lima tahun lalu jumlah pabrik di Jepara pernah mencapai sekitar 1.200 pabrik.2 Lainnya pada tahun 2008, jumlah pabrik rokok kecil menengah di Malang, Jawa Timur, masih sebanyak 503 pabrik. Saat ini jumlahnya merosot dan tersisa hanya 147 pabrik.

Dengan begini ketergantungan negara kepada Industri Rokok bisa sedikit demi sedikit terkurangi. Negara mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga warga negaranya termasuk dalam hal kesehatan karena merokok menimbulkan beban kesehatan, sosial, ekonomi dan lingkungan. Kosen et al (2004) dalam studinya tentang beban ekonomi akibat konsumsi tembakau di Indonesia memperkirakan pada tahun 2001 terdapat sekitar 5.160.075 penderita penyakit yang berhubungan dengan konsumsi tembakau.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s