Reformasi SDM Pengadilan Pajak

Adanya kewajiban bagi masyarakat untuk membayar pajak kadang tidak berbanding lurus dengan tingkat kesadaran wajib pajak dalam mematuhi ketentuan yang berlaku. Keterbatasan pemerintah melalui aparat penagih pajaknya berakibat munculnya banyak masalah persengketaan di bidang perpajakan. Sengketa yang terjadi antara wajib pajak dan fiskus pada akhirnya akan masuk ke Pengadilan Pajak bila mekanisme lain sudah tidak ada kesepakatan. Namun, keberadaan Pengadilan Pajak dewasa ini sering diragukan independensinya dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No. 14 Th. 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP), pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), namun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangannya masih dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Keadaan ini diduga menjadi salah satu sebab yang menghambat independensi para hakim untuk dapat memutus sengketa pajak dengan adil.

Keberadaan Pengadilan Pajak yang berada dalam dua lembaga yang berbeda yakni MA dan Kemenkeu juga berimplikasi pada pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di internal Pengadilan Pajak. Kedudukan yang berbeda antara Pengadilan Pajak dengan badan peradilan di bawah MA lainnya turut membedakan proses pengelolaan SDM-nya (khususnya hakim). Salah satu alasan yang manyeruak di kalangan ahli adalah ketimpangan kuantitas dan kualitas SDM dengan beban pekerjaan akan berpengaruh kepada output dan outcome proses sidang pengajuan banding di Pengadilan pajak.1 Kuantitas hakim yang tidak sebanding dengan jumlah berkas gugatan yang masuk menjadi akar masalah banyaknya sengketa banding yang belum dapat diselesaikan sesuai tepat waktu. Padahal dari tahun ke tahun proses permohonan berkas banding dan gugatan terus meningkat. Berdasarkan data Pengadilan Pajak2 (Sekertariat Pengadilan Pajak, 2010) jumlah sisa sengketa banding dan gugatan yang tidak dapat ditangani oleh Pengadilan Pajak dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 semakin meningkat. Tahun 2007 sisa kasus yang belum tertangani 4.353 kasus, pada tahun 2008 tersisa 7.011 kasus, pada 2009 tersisa 9.823 kasus. Maka dari itu, dulu timbulah ide dengan penambahan personel hakim ad hoc dan memang terbukti selama ini keberadaan hakim ad hoc sangat diperlukan dalam membantu mempercepat penyelesaian kasus sekaligus memperkuat validitas dan memperbaiki kualitas putusan hakim perihal sengketa pajak yang selama ini masih banyak memiliki kelemahan. Namun, pada kenyataannya masih saja ada banyak sisa kasus setiap tahunnya. Selain persoalan kuantitasnya adapula persoalan dalam perekrutannya Ketika proses persidangan sengketa pajak antara wajib pajak dan fiskus berlangsung, biasanya fiskus akan berhadapan dengan para hakim yang dahulunya merupakan “kakaknya” sebagai tergugat. Banyaknya para hakim yang berasal dari Kementerian Keuangan tidak jarang membuat pertemuan ini menjadi celah untuk melakukan kolusi untuk memenangkan individu atau kelompok tertentu sehingga melegitimasi bagi hakim dan fiskus dalam membela korp mereka (espirit de corps) yakni Ditjen Pajak dan Direktorat Keberatan dan Banding Kemenkeu.

Untuk menjawab persoalan diatas kiranya bisa dimulai dari amandemen UU PP yang harus mengintegrasikan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dari kewenangan Depkeu kepada MA, agar ada kejelasan fungsi daripada eksekutif dan yudikatif dibidang perpajakan. Selain itu, penambahan jumlah hakim juga mesti dilakukan karena kuantitas hakim dan jumlah majelis hakim Pengadilan Pajak yang ada saat ini belum mencukupi. Lalu perekrutan hakim juga harus dilakukan satu atap oleh MA, tidak mengikutsertakan kewenangan Kemenkeu dalam prosesnya sesuai dengan kemandirian MA dalam merekrut hakim (sesuai dengan UU tentang Kekuasaan Kehakiman).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s