Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk mubazir?

Tak banyak orang tahu bahwa 22 November 2011 lalu disahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), lembaga yang nantinya melakukan pengawasan di sektor jasa keuangan menggantikan fungsi pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Bapepam LK agar menjadi menjadi terintegrasi dan komprehensif. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan  yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan juga menjadi alasan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan ini.

Organisasi baru ini menjadi menarik perhatian para bankir karena kelak akan mengelola modal hingga 7000 trilyun dan melakukan pengawasan terhadap sektor perbankan, pasar modal, pengasuransian, dana pensiun, lembaga pebiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya yang dulunya dibawah kewenangan BI dan Bapepam LK. OJK benar-benar mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kancah perekonomian Indonesia ke depan karena menyangkut pengawasan lalu lintas dana masyarakat nasabah yang mencapai 43% PDB Indonesia sekaligus menentukan daya saing perbankan domestik.

 

Pro dan Kontra OJK

Hadirnya UU OJK ini memang tak berjalan mulus hingga disahkan DPR. Pro dan Kontra mewarnai pembentukan OJK dan memuncak saat RUU OJK dibawa ke DPR, hingga sampai kini pun masih menyisakan pertanyaan akan kinerja OJK ke depan seperti apa. Dalam hal pengawasan OJK masih diperintahkan untuk berkoordinasi dengan BI apabila akan membuat peraturan tertentu, hal ini berpotensi adanya tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan terjadinya duplikasi pekerjaan antara BI dan OJK yang artinya tidak efektif lagi kinerjanya.

Apakah dengan luas wilayah Indonesia, pengawasan tersebut akan bisa berjalan dengan baik dan mampu masuk ke seluruh daerah di Indonesia yang industri perbankannya hingga semakin berkembang. Semakin besar populasi, semakin kecil probabilitas pengawasan yang terintergrasi (Martinez dan Rose, 2003), adapula di Negara Inggris dulunya, sebelum 2008, menggunakan sistem pengawasan integral terpaksa harus dikembalikan pada Bank of England karena krisis ekonomi melandanya. Apakah sistem baru perbankan Indonesia ini sudah dikaji dengan masak.

Selain itu, masalah terkait kepemimpinan di tubuh OJK sendiri masih menyisakan pertanyaan. OJK nantinya akan dipimpin oleh Dewan Komisioner (DK) yang berjumlah sembilan orang bersifat kolektif kolegial, memiliki hak suara yang sama untuk melaksanakan tugas pengaturan dan mengawasi pelaksanaan tugas eksekutif. Tiga orang dari Sembilan orang ini nantinya akan menjadi Kepala Eksekutif dan bertanggungjawab kepada DK sendiri termasuk di dalamnya dirinya sendiri, hal ini sangat tidak masuk akal. Selain itu dengan masuknya unsur dari BI dan Kemenkeu apakah dapat menjadikan OJK menjadi lembaga yang independen seperti yang diharapkan UU OJK ini, tentunya akan cukup kesulitan bagi anggota OJK yang “independen” berhadapan dengan anggota lain yang dikhawatirkan membawa “titipan” dari instansinya, alhasil itu juga berpengaruh pada pengambilan keputusan di DK yang bersifat kolegial disini karena didasarkan pada musyawarah untuk mufakat  dengan berasaskan kesetaraan dan kekeluargaan diantara anggota OJK. Independensi dan benturan kepentingan OJK dipertaruhkan disini.

Adapun persoalan pembiayaan di OJK yang bersumber dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Penetapan besaran pungutan itu dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Apakah tidak cukup operasional OJK dilakukan dengan APBN saja, tak masuk nalar apabila OJK sebagai lembaga pengawas dapat pula menerima pungutan dari pihak-pihak yang diawasinya sendiri.

Akhir kata menurut Tim RUU OJK sendiri, OJK dibentuk bukanlah untuk kepentingan salah satu pihak atau kelompok, namun dibentuk dengan pemikiran panjang agar pengawasan perbankan dapat benar-benar menciptakan sarana dan sistem perbankan yang bijaksana. Tentu saja saat ini terlalu dini untuk menilai buruk dari lembaga ini, masih diperlukan masa transisi, sosialisasi dan evaluasi hingga lembaga ini berdiri secara utuh. Semua pihak berharap OJK dapat berdiri diatas semua golongan yang sekaligus menjadi jembatan antara kesenjangan perbankan domestik dan luar negeri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s