Anomali lahirnya PANCASILA (2): Komparasi Buku Muh. Yamin dan AB Koesoema

Pada sidang II BPUPKI tanggal 10-16 Juli dicapai kesepakatan tentang dasar negara dan UUD Negara, Piagam Jakarta dan UUD 1945. Piagam Jakarta yang dituangkan dalam rancangan Mukadimah mengakomodasi islam sebagai dasar negara didalam sila pertama dengan kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya” terlepas dari isiya yang tidak diperdebatkan, pada penyusunan Piagam Jakarta ini pun dijelaskan dalam kedua buku secara berbeda. Di dalam buku Yamin, Piagam Jakarta di susun oleh Panitia Sembilan yang ditinjuk oleh Sidang BPUPKI dan diketuai oleh Soekarno, namun hal ini berbeda dengan buku AB Koesoema yakni BPUPKI tidak pernah membentuk Panitia Sembilan, melainkan dibentuk secara spontan dan non prosedural oleh Soekarno karena pada saat situasi Perang Dunia Kedua (PD II)  yang memanas. Pendapat AB Koesoema didasarkan pada isi pidato Bung Karno sendiri yang meminta kepada sidang BPUPKI bahwa beliau telah mengumpulkan sembilan orang secara tidak prsedural untuk merumuskan Mukadimmah dan Piagam Jakarta.[1]

Terlepas dari prosedural maupun tidak, Mukadimmah dan Piagam Jakarta disetujui dalam sidang Pleno II BPUPKI tanggal 10-16 Juli 1945 untuk dijadikan dasar negara. Diluar dugaan ternyata arah sejarah berbelok lagi. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, tujuh kata yang menjadi dasar pemberlakuan hukum islam bagi warga negara yang beragama islam dicoret. Pencoretan tersebut diakui Hatta atas prakarsanya dengan telah disetujui oleh empat wakil islam di PPKI. Latar belakang itu sendiri, menurut Hatta karena saat sore tanggal 17 Agustus dia didatangi oleh utusan dari bagian timur indonesia yang diantar oleh Maeda dan meminta beliau untuk menghapus tujuh kata yang yang terdapat di Piagam Jakarta karena bersifat diskriminatif. Orang itu mengatakan bila hal tersebut tidak ditepati maka bagian timur lebih baik tidak ikut merdeka bersama Indonesia. Itu juga menjadi sebab mengapa sebelum sidang tanggal 18 Agustus 1945, Hatta meminta pengorbanan (legowo) dari pihak Islam demi Indonesia melalui empat tokoh wakil islam di PPKI (Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Teuku M. Hasan dan Kasman Singodimedjo).

Kemudian setelah itu muncul juga anomali, pertama bahwa siapa yang menemui Hatta pada sore sebelum sidang PPKI tersebut dan atas mandat dari siapa? Kedua, Maeda beberapa tahun kemudian pada sebuah media, mengatakan bahwa dia tidak pernah mengantar siapapun menghadap Hatta, meski diakui pada sore hari 17 Agustus memang bertemu Hatta. Ketiga, Hatta yang mengatakan bahwa dirinya meminta pendapat pada perwakilan islam untuk mencorat tujuh kata pada Piagam Jakarta, ternyata beberapa perwakilan yang disebut diatas tidak mengikuti sidang untuk pencoretan.

Wallahu’alam Bishowab….

Salam Muchlis


[1] AB Koesoema, Sejarah Undang-Undang Dasar 1945

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s