Ada apa dengan pendidikan Hukum Indonesia?

Terungkapnya sejumlah praktik calo, kasus korupsi, dan mafia peradilan yang melibatkan oknum kepolisian, hakim dan panitera, serta jaksa dan advokat menunjukkan perilaku dan moralitas penegak hukum di Indonesia kini sudah sampai pada titik sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan.

”Saat ini sangat sulit mencari aparat penegak hukum yang benar-benar bersih. Penilaian masyarakat bahwa sistem peradilan kita sudah bobrok terlihat dari mencuatnya beberapa kasus yang terjadi belakangan ini,” ujar Taufiq yang juga merupakan dosen di Fakultas Hukum pada salah satu Univesitas di Solo. Ia mencontohkan kasus jaksa Urip terlibat dalam makelar kasus kejahatan. Ditahannya panitera dan hakim dalam kasus dugaan korupsi PT Jamsostek yang dituduh melakukan pemerasan, serta kasus penyuapan Tengku Syaifuddin Popon ( pengacara Abdullah Puteh). Sementara itu, Supanto berpendapat, bekerjanya sistem peradilan secara bebas, mandiri, dan tidak memihak bergantung pada input dan mesinnya sebagai mekanisme yang menghasilkan putusan. Persoalannya, jika perkara yang ditangani melibatkan pelaku berstatus tinggi, maka kasus tersebut bisa merembet ke wilayah kekuasaan yang mustahil akan terjadi peradilan yang bebas dari pengaruh dan tidak memihak. Lebih parah lagi, jika aparat penegak hukum juga ikut terlibat tawar-menawar dan bernegosiasi. (SON) Kompas, 27 Mei 2009

Berbicara soal kualitas Sarjana Hukum, orang dengan seketika akan menunjuk pada Fakultas Hukum sebagai lembaga yang diharapkan mencetak Sarjana Hukum yang berkualitas. Setiap ilmu yang ditransfer dari institusi pendidikan kepada para bakal calon sarjana, tentunya harus seimbang. Seimbang ini dalam arti, antara ilmu dan moralitasnya. Keseimbangan ini, juga berlaku dalam sistem pendidikan hukum, hal ini karena bagi para lulusan sarjana hukum diharapkan menjadi Sarjana Hukum yang mempunyai kepribadian baik dan menjunjung nilai-nilai luhur budi pekerti, yaitu yang mencerminkan kepekaan dan sikap apresiatif terhadap realitas sosial serta responsif terhadap tantangan kemajuan. Ini semua tentunya demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur duniawi dan ukhrowi. Selain itu, dengan adanya pemahaman secara menyeluruh  yang baik dalam diri sarjana hukum dalam mengamalkan ilmunya, maka akan tercipta sistem hukum yang berkeadalian.

Berhadapan dengan peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini yang membuat  masyarakat menjadi seakan “benci” dengan hukum dikarenakan banyak aparat-aparat hukum hasil didikan dari Fakultas Hukum yang justru merusak tatanan hukum itu sendiri. Akar permasalahan pendidikan hukum menjadi relevan untuk dikaji, diungkap dan diangkat kembali pendidikan hukum indonesia yang sampai saat ini tidak sedikit mencetak sarjana-sarjana hukum yang hanya menjadi budak uang.  Bagaimanapun kita berkepentingan agar perkembangan hukum dapat berjalan secara wajar, sehat dan mampu menjadi pendorong terwujudnya kehidupan yang lebih adil, bahagia dan sejahtera. Dalam konteks pemikiran demikian, maka keutuhan moral dengan hukum harus tetap dijaga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s