LIBERALISASI INSTITUSI PENDIDIKAN

balairung-ugm

LIBERALISASI INSTITUSI PENDIDIKAN

Oleh : Taufiq Adiyanto

Salah satu manifestasi globalisasi pendidikan tinggi adalah berkembangnya pasar pendidikan tinggi tanpa batas. Keterbasasan dana, meningkatnya permintaan pendidikan tinggi bermutu, serta kemajuan teknologi informasi menjadi faktor pendorong pertumbuhan pasar tanpa batas dalam pendidikan tinggi. Liberalisasi dalam dunia pendidikan, dapat kita lihat mulai dari soal Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PTBHMN), sekolah-sekolah berstandar internasional dan jika ingin masuk ke perguruan tinggi “negeri” seperti UGM, UI, ITB, IPB dan UNPAD, orang tua harus menyediakan uang puluhan sampai ratusan juta rupiah. Bahkan untuk masuk fakultas kedokteran di salah satu PTN melalui “jalur khusus”, ada mahasiswa yang harus membayar Rp 250 juta bahkan Rp 1 miliar. Sebagai akibatnya, anak-anak cerdas dan berpotensi yang seharusnya dapat menuntut ilmu di Perguruan Tinggi karena terbentur biaya tidak dapat bersekolah.

Perpres No 77/2007

Kebijakan pemerintah untuk menetapkan pendidikan sebagai bidang usaha jasa yang terbuka bagi penanaman modal asing atau liberalisasi pendidikan dipastikan bisa melumpuhkan peran pemerintah dalam mengatur pendidikan di Indonesia. Liberalisasi juga dinilai menyimpang dari cita-cita luhur bangsa Indonesia.

“Presiden dan DPR harus disadarkan tentang musibah nasional ini. Tugas utama pendidikan tidak semata mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga nilai luhur bangsa, semangat kebangsaan, dan menanamkan identitas bangsa,” kata Sofian Effendi, Ketua Badan Pelaksana Harian Magister Administrasi Publik Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, di Yogyakarta, Senin (17/9), terkait keputusan pemerintah yang membuka peluang bagi pihak asing menanamkan modal di bidang pendidikan.

Dengan alasan meningkatkan mutu pendidikan dan kapitalisasi modal, pemerintah telah menetapkan pendidikan sebagai bagian dari paket kebijakan liberalisasi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007, pendidikan ditetapkan sebagai bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing. Satu-satunya syarat adalah bahwa pihak luar terbatas menanamkan modal sebesar 49 persen.

Sungguh ironis, dikala bangsa saat ini sedang membutuhkan pasokan tenaga dan pemikiran dari para kaum muda, para pejabat pusat malah mengkapitalisasi sektor pendidikan. Negara atau pemerintah yang seharusnya sebagai sebuah institusi penyelenggara pendidikan di negeri ini untuk rakyat, seakan-akan mengambil keuntungan dari dunia pendidikan dengan adanya sisitem komersialisasi dan liberalisasi pendidikan.

DATA INSTITUSI PENDIDIKAN (UGM)

Tabel Perubahan Dana di UGM

Tahun ajaran

Kebijakan

Biaya

200/2001

Sunbangan pembinaan pendidikan (SPP)

400.000

2001/2002

SPP

500.000

2002/2003

SPP

500.000

Biaya operasional pendidikan (BOP)

750.000 (eksak)

500.000 (non eksak)

2003/2004

SPP

500.000

BOP

750.000

500.000

SPMA

0-100.000.000

2004/2005

SPP

500.000

SPMA

0-100.000.000

BOP variabel( maksimal 18 SKS)

75.000/SKS/semester (eksak)

60.000/SKS/semester (non eksak)

2006/2007

SPP

500.000

SPMA

0-100.000.000

BOP

75.000/SKS/semester (eksak)

60.000/SKS/semester (non eksak)

2007/2008

SPP

500.000

SPMA

5.000.000-100.000.000

BOP

75.000/SKS/semester (eksak)

60.000/SKS/semester (non eksak)

Para pembuat kebijakan yang seharusnya melayani rakyat, dengan semena-mena justru merampas dan menginjak-injak hak rakyat melalui mekanisme legislasi. Kini, rakyat yang miskin, kurang gizi dan bodoh ini, tengah menantikan munculnya alat penyiksa baru yang akan memenjarakan mereka dalam kemiskinan dan kebodohan. Alat penyiksa itu tersusun dalam Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP).
Rancangan Undang-Undang (BHP) sebagai konsekuensi dari pasal 53 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) akan segera diajukan ke DPR.

Naskah tersebut kini berada di Sekretariat Negara dan proses pengajuannya ke DPR tinggal menunggu amanat dari Presiden. DPR sudah memasukkan RUU BHP ini menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2007, sehingga ditargetkan 2007 selesai. RUU ini mengatur badan hukum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Jika di amati, RUU ini sangatlah menjurus pada proses Liberalisasi dan Kapitalisasi pendidikan Nasional.

4 thoughts on “LIBERALISASI INSTITUSI PENDIDIKAN

  1. Selama pemimpin di negeri ini yang hanya mencari kekuasaan, kekayaan, mitra, dan popularitas, orang Indonesia akan dibuat bodoh..mereka tidak memperhatikan pendidikan lagi..

  2. UU BHP adalah fakta ketidakmampuan pemerintah atau lebih tepatnya cuci tangan pemerintah terhadap dunia pendidikan. Pemerintah membiarkan swasta mengelola dunia pendidikan dan tentu akibatnya adalah pendidikan di Indonesia akan berbasis kapitalistik.

    Perumusan dan pengesahan uu bhp ini tidak lepas dari intervesi dunia barat (amerika) melalui jeratan utang IMF. Imf mendesak negara berkembang untuk segera melepaskan/memprivatisasi pengeloaan sda serta pelayan publik seperti kesehatan, pendidikan dll.

    Dimana dalam dunia pendidikan swasta akan mengambil keuntungan yang besar dalam dunia pendidikan, dimana pelajar dan mahasiswa akan menjadi konsumen yang mau tidak mau harus bersekolah dengan biaya mahal agar lulus mendapat pekerjaan yang lebih layak. Dan bagi orang miskin kalimat yang tepat adalah “orang miskin dilarang sekolah”.

    Tidak lepas dari situ apabila swasta dalam hal ini adalah orang asing (barat) yang mengusai sekolah dan universitas-2 di Indonesia, tentu mereka dengan mudah menyetir pendidikan Indonesia, Dan yang paling berbahaya adalah ide-2 liberalisme, kapitalisme, feminisme dan isme-2 yang bertentangan dengan agama Islam akan mudah dimasukkan ke kurikulum dan pengajaran/pembelajaran di sekolah tentu akan melahirkan individu yang egois, hedonis, kapitalis dan liberalis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s